ketahanan nasional 1


PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
TUGAS 8
KETAHANAN NASIONAL I

DISUSUN OLEH :
APRILIO CARDIOLA             (20317892)
ELVIRA ERLIANSYAH         (21317925)
FIALIN ARYASTRI P.                        (22317334)
STEFANI AJENG AYU H.      (25317766)
TSAQIF M. RAFI                    (26317018)



2 TB01
TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
UNIVERSITAS GUNADARMA


2019
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga makalah ini bisa selesai pada waktunya.
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu, penyusunan makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan.
Untuk itu, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah berkontribusi dan memberikan ide-idenya melalui diskusi sehingga makalah ini bisa disusun dengan baik dan rapi.
Kami menyadari bahwa penulisan dan penyusunan makalah ini masih banyak salahnya, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.









Depok, Mei 2019 


 ( Tim Penulis )
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
I.              LATAR BELAKANG  KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
II.           TUJUAN  NASIONAL, FALSAFAH,DAN IDEOLOGI NEGARA


DAFTAR PUSTAKA

I.                   LATAR BELAKANG  KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
LATAR BELAKANG
Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, kehidupan bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti :
– Agresi Militer Belanda.
– Gerakan Separatis : PKI, DI/TII dan lain-lain.
– Ditinjau dari geopolitik dan geostrategis dengan posisi geografis, potensi Sumber Daya Alam serta jumlah dan kemampuan penduduk, telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan kelangsungan dan eksistensi negara Indonesia.
Meskipun dihadapkan terhadap tantangan tersebut, NKRI tetap tegak berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, hal itu menunjukan bangsa Indonesia mempunyai keuletan dan kemampuan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga dapat menghadapi Ancaman, Gangguan , Hambatan dan Tantangan (AGHT).
Negara Indonesia adalah negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, dan kesemuannya ditunjukan untuk menjaga ketertiban seluruh masyarakat Indonesia.
Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai UUD 1945 sebagai konsutitusinya, dimana system pemerintahan negara tertuang di dalamnya.
Sehingga kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan Nasional yang didasari oleh :Pancasila sebagai landasan idiil.
– UUD 1945 sebagai landasan konstitusionil.
– Wawasan Nusantara sebagai landasan visional.
Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan dari manapun datangnya.

II.                TUJUAN  NASIONAL, FALSAFAH,DAN IDEOLOGI NEGARA
Tujuan Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteran dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri.
Fungsi Ketahanan Nasional
1.     Daya tangkal, dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
2.     Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.
3.     Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Falsafah Ketahanan Nasional
Falsafah dalam Pembukaan UUD 1945 yang bermakna sebagai berikut:
–Maknanya Alinea Pertama: Kemerdekaan adalah hak asasi manusia.
–Makna Alinea kedua: adanya masa depan yang harus diraih (cita-cita).
–Makna Alinea ketiga: bila Negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridlo Allah yang merupakan dorongan spiritual.
– Alinea keempat menyebutkan: Membangun Negara Republik Indonesia yang berlandaskan pancasila
Ideology Ketahanan Nasional
Dalam Ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Keampuhan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.
1.     IDEOLOGI DUNIA
A. Liberalisme (Individualisme)
Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat (kontraksosial). Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan dari yang bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik) yaitu kebebasan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak.
Tokoh: Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Herbert Spencer, Harold J. Laski
2.     Komunisme (ClassTheory)
Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain.
Golongan borjuis menindas golongan proletar (buruh), oleh karena itu kaum buruh dianjurkan mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis & borjuis, dalam upaya merebut kekuasaan / mempertahankannya, komunisme akan:
– Menciptakan situasi konflik untuk mengadu golongan-golongan tertentu serta
– menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
– Atheis, agama adalah racun bagi kehidupan masyarakat.
– Mengkomuniskan dunia, masyarakat tanpa nasionalisme.
– Menginginkan masyarakat tanpa kelas, hidup aman, tanpa pertentangan, perombakan masyarakat dengan revolusi.
3.     Paham Agama
Negara membina kehidupan keagamaan umat dan bersifat spiritual religius. Bersumber pada falsafah keagamaan dalam kitab suci agama. Negara melaksanakan hukum agama dalam kehidupan dunia.
2.     IDEOLOGI PANCASILA
Merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya.
Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam, langsung/tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut.










DAFTAR PUSTAKA







Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

  Mitos Suatu Daerah (Mitos Dareah Sumatera Barat – Minang Kabau) PENGERTIAN MITOS adalah cerita  prosa   rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya, serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya. Mitos, mungkin sama tuanya dengan bahasa itu sendiri. Beberapa mitos dapat bertahan karena memberikan nasehat yang sesuai dengan pengalaman sehari-hari.Namun, banyak mitos, yang meluas salah satunya adalah mitos sekitar kehamilan dan melahirkan, yang terbukti salah atau tidak efektif sesuai dengan kemajuan kedokteran dan teknologi. Mitos Daerah Sumatera Barat – Minangkabau Palasik, Bagian dari Kekayaan Mitos dan Mistis di Minangkabau Apakah anda pernah mendengar istilah ” Palasik ” ? Bagi anda yang berasal dari daerah Sumatera Barat tentu sudah akrab dengan istilah ini.Tapi bagi anda yang bukan berasal dari Minangkabau, palasik merupakan istilah ...
Baca selengkapnya

REVITALISASI SUNGAI KAWASAN MALAKA

Gambar
REVITALISASI PADA SUNGAI KAWASAN MALAKA,MALAYSIA Salah satu kota di negara Asia Tenggara selain Singapura   yang   juga   dikenal   berhasil   dalam   hal   revitalisasinya   adalah   kota Malaka di Malaysia. Sejak dulu Kota Malaka yang merupakan bagian dari Negara Malaysia dikenal juga sebagai Malaka Bandaraya Bersejarah sejak tahun 1989. Pada tahun 2008 Malaka dan George Town di Penang, dinobatkan oleh UNESCO sebagai Kota Warisan Dunia. Melaka juga dinyatakan sebagai Negeri Bandar (Kota) Teknologi Hijau. Revitalisasi yang dilakukan pada kawasan Malaka,Malaysia ini yaitu pada bantaran sepanjang Sungai Malaka. Sungai ini merupakan sungai bersejarah bagi Kesultanan Melayu Melaka dari tahun 1402-1511 dan sesudahnya. Sungai Melaka telah menjadi urat nadi perdagangan yang diramaikan pedagang dari Cina, India, Timur Tengah, serta negara jiran lainnya. Para pedagang ini selain berniaga, juga menyebarkan agama Islam di tanah Melaka. Masya...
Baca selengkapnya

tata hukum & pranata pembangunan

Gambar
HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN (SOFTSKILL) TATA HUKUM PERATURAN NEGARA, DAERAH, PEMERINTAH TENTANG HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN Nama                         : Elvira Erliansyah NPM               : 21317925 Kelas             : 3 TB 01 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan Universitas Gunadarma 2020 HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN DI INDONESIA Dasar Hukum Pranata Pembangunan ditetapkan dalam I.                                   UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Dalam UU ini terdapat 10 bab yang terdiri dari 42 pasal ya...
Baca selengkapnya